"Hak_Hak yang Terenggut"
Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada tanggal 2 Mey setiap tahunnya mengundang banyak reaksi keras dari berbagai lapisan elemen masyarakat, khususnya pemuda-mahasiswa yang bergerak dan peduli terhadap nasib kaum buruh. Berbagai ormas turun dijalan-jalan kota guna menuntut kesejahteraan buruh dan kelayakan hidup yang seharusnya menjadi hak mereka.
Tuntutan demi tuntutan telah disampaikan melalui orasi yang memang merupakan hak warga Negara yang dijamin oleh Pemerintah untuk mengeluarkan pendapat dalam Negara yang Demokratis. Tetapi pada kenyataannya, semua teriakan dan keluh-kesah serta keringat yang mengalir deras disaat kaum buruh dan pemuda-mahasiswa bersatu menuntut keadilan itu, pemerintah seakan tak melihat dan mendengar ratapan dan keinginan mereka.
Pemerintah seakan memalingkan wajahnya dan telah menarik tangannya dari telapak tangan kaum buruh yang menuntut dan menantikan belas kasihan dari Pemerintah. Janji tinggallah janji, tetapi tak ada kreasi dan inovasi baru untuk mensejahterakan kaum buruh.
Sudah puluhan tahun lamanya nasib kaum buruh di Negara kita belum juga bisa sejahtera dan mendapatkan kehidupan yang layak ditambah lagi dengan upah serta tunjangan yang dirasakan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan keadaan perekonomian yang morat-marit saat ini. Oleh sebab itu, tidaklah heran apabila tiap tahunnya terjadi aksi demonstrasi buruh yang menuntut hak-hak mereka dan menolak kebijakan neoliberal yang terbukti telah menempatkan kaum buruh tidak lebih dari buruh kontrak yang tidak punya jaminan kesejahteraan.
Sementara itu, Pemerintah hanya bisa memberikan janji yang sampai saat ini belum jelas dan belum nyata keberadaannya. Kaum buruh saat ini malah merasa tersiksa dan terkekang dengan pekerjaannya yang memaksa mereka membanting tulang selama delapan jam sampai dua belas jam seharian yang makin menjerat leher mereka.
Hak-hak kaum buruh seakan tak dijamin lagi oleh pemerintah. Sistem kontrak Out Sourching kini mulai merambah dimana-mana yang kian tahun dirasakan semakin tinggi peningkatannya. Belum lagi dengan kasus PHK yang dialami oleh puluhan ribu buruh dari perusahaan-perusahaan yang bangkrut akibat dampak kaum kapitalis yang mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan negaranya/segelintir orang.
Keberadaan UU No.13/2003, yang mengadopsi mengenai kontrak dan out sourching masih dianggap terlalu mengekspoitasi keberadaan buruh. Belum lagi perihal upah yang masih dibawah standar upah minimum serta tidak adanya surat perjanjian kerja bersama yang berpihak pada buruh, masih adanya pelarangan buruh untuk berserikat, tunjangan tidak sesuai masa kerja dan jenjang karir yang tidak jelas.
Nasib buruh di Negara Indonesia saat ini ibarat burung didalam sangkar, yang tiap harinya dikurung dan dikekang dengan pekerjaannya berjam-jam yang belum juga dapat menghasilkan upah yang layak yang pada akhirnya berakibat pula bagi anak-anak mereka. Dengan upah yang minim, kaum buruh merasa kewalahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Untuk makan saja mungkin masih sangat kurang, belum lagi ditambah biaya pendidikan anak mereka yang membengkak naiknya sehingga tidak heran banyak anak dari kaum buruh putus sekolah dan harus membantu orangtua mereka mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Permasalahannya sekarang, adakah pemerintah berpikir dan ikut merasakan penderitaan dari kaum buruh yang bekerja membanting tulang dengan keringat yang mengalir deras demi anak-anak mereka...? dan adakah pemerintah turut bersimpati melihat anak-anak kaum buruh yang terpaksa meninggalkan bangku pendidikannya untuk membantu meringankan beban orangtua mereka...?
Hal ini merupakan sebuah penderitaan yang kompleks bagi kaum buruh, mereka tak dapat berbuat banyak untuk menuntut hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Mereka hanya bisa mengharapkan agar pemerintah memperhatikan nasib mereka dan anak-anak mereka guna kelanjutan hidup dan masa depan anak-anak mereka juga.
Dilain sisi selain kaum buruh, kaum tanipun ikut terkena dampaknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kebijakan Konversi lahan pertanian dan monokulturisasi lahan dengan menanamkan komoditas tanaman pesanan kaum Imperialis. Maka tidaklah heran, pada akhirnya terjadi penyempitan lahan pertanian seperti padi dan palawija yang mengakibatkan bangsa Indonesia saat ini mengalami krisis pangan yang berkepanjangan. Hal ini terjadi akibat keserakahan pemerintah kita untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang pada akhirnya menginjak-injak hak-hak rakyatnya sendiri.
Belum lagi permasalahan kaum tani dikulonprogo yang menolak rencana pemerintah untuk melakukan penambangan pasir besi di pantai selatan wilayah Kulonprogo yang pada dasarnya merupakan areal pertanian masyarakat. Memang sudah sepantasnya apabila masyarakat sekitar menolak rencana penambangan tersebut. Karena apabila sempat terjadi demikian, maka masyarakat akan kehilangan mata pencaharian mereka apalagi dengan adanya krisis pangan yang terjadi saat ini yang justru pemerintah seharusnya memberikan bantuan kepada petani setempat berupa pupuk, bibit padi, dan lain sebagainya, dan bukannya malah menggusur lahan pertanian dan menjadikannya areal pertambangan yang keuntungannya hanya akan menguntungkan investor asing.
Alasan pemerintah melakukan penambangan tersebut juga dirasakan masih kurang tepat. Alasan tersebut terkait dengan pengangguran yang terjadi saat ini. Pemerintah beranggapan bahwa apabila penambangan ini dilakukan, maka pengangguran akan terserap. Tetapi adakah Pemerintah berpikir mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan dengan adanya penambangan tersebut...? Alasan-alasan dari pemerintah untuk melakukan penambangan dengan alasan menyerap pengangguran sangatlah tidak tepat dan tidak rasional. Hal ini dapat kita lihat dengan makin meningkatnya angka pengangguran dan kasus PHK buruh yang terjadi di Tanah Air. Jika alasan untuk menyerap pengangguran, mengapa pemerintah rela para petani kehilangan mata pencaharian mereka...? dan harus menganggur. Walaupun mereka dijadikan karyawan/buruh diperusahaan tersebut, apakah pemerintah berani menjamin dan memberikan upah yang layak bagi mereka...?
Maka jelaslah semua alasan yang dilontarkan oleh pemerintah terkait masalah penambangan pasir besi yang pada akhirnya akan merugikan kaum tani sangatlah tidak rasional dan tidak sesuai dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan dari pemerintah.
_ Sudah saatnyalah sekarang kauom buruh dan kaum tani serta pemuda-mahasiswa bersatu untuk menuntut kesejahteraan dan kelayakan hidup yang memang merupakan hak kita sebagai anggota masyarakat Indonesia. Semakin kita kuat, maka semakin lemah kekuatan kaum Imperialis yang berkuasa du Negara Kita.
_ Kaum buruh dan kaum tani harus mendapatkan hak-haknya kembali, hapuskan sistem kontrak Out Sourching, berikan upah/tunjangan yang sesuai dengan jerih payah kaum buruh, berikan kebebasan untuk berserikat kepada buruh dan berikan pekerjaan yang layak untuk mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Kaum tani harus mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah apabila pemerintah ingin keluar dari krisis pangan yang terjadi saat ini.
_ Pemuda-Mahasiswa harus bersatu dan berbaur bersama kaum buruh dan kaum tani dalam mewujudkan impian dari cita-cita bersama yaitu menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera, terbebas dari rongrongan bangsa lain.
_ Pemerintah harus lebih peka dan harus lebih selektif dalam memilih dan memilah suatu pilihan yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia, agar tidak salah langkah yang pada akhirnya dapat berakibat fatal, Utamakan kepentingan Rakyat dibandingkan kepentingan pribadi, dengarkan teriakan dan rintihan Rakyat, jangan menutup mata dan telinga tetapi ulurkanlah tangan untuk rakyat, bukalah mata untuk melihat penderitaan dan keadaan Rakyat, serta bukalah telinga untuk mendengarkan seruan Rakyat yang menuntut kesejahteraan dan hak-hak mereka.
Salam Demokrasi...!!!! Bangkit Mahasiswa Indonesia!!!
Oleh: Gerson Anderson
Mahasiswa FIP Universitas Negeri Yogyakarta
email: gerson_colections@yahoo.com
Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada tanggal 2 Mey setiap tahunnya mengundang banyak reaksi keras dari berbagai lapisan elemen masyarakat, khususnya pemuda-mahasiswa yang bergerak dan peduli terhadap nasib kaum buruh. Berbagai ormas turun dijalan-jalan kota guna menuntut kesejahteraan buruh dan kelayakan hidup yang seharusnya menjadi hak mereka.
Tuntutan demi tuntutan telah disampaikan melalui orasi yang memang merupakan hak warga Negara yang dijamin oleh Pemerintah untuk mengeluarkan pendapat dalam Negara yang Demokratis. Tetapi pada kenyataannya, semua teriakan dan keluh-kesah serta keringat yang mengalir deras disaat kaum buruh dan pemuda-mahasiswa bersatu menuntut keadilan itu, pemerintah seakan tak melihat dan mendengar ratapan dan keinginan mereka.
Pemerintah seakan memalingkan wajahnya dan telah menarik tangannya dari telapak tangan kaum buruh yang menuntut dan menantikan belas kasihan dari Pemerintah. Janji tinggallah janji, tetapi tak ada kreasi dan inovasi baru untuk mensejahterakan kaum buruh.
Sudah puluhan tahun lamanya nasib kaum buruh di Negara kita belum juga bisa sejahtera dan mendapatkan kehidupan yang layak ditambah lagi dengan upah serta tunjangan yang dirasakan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan keadaan perekonomian yang morat-marit saat ini. Oleh sebab itu, tidaklah heran apabila tiap tahunnya terjadi aksi demonstrasi buruh yang menuntut hak-hak mereka dan menolak kebijakan neoliberal yang terbukti telah menempatkan kaum buruh tidak lebih dari buruh kontrak yang tidak punya jaminan kesejahteraan.
Sementara itu, Pemerintah hanya bisa memberikan janji yang sampai saat ini belum jelas dan belum nyata keberadaannya. Kaum buruh saat ini malah merasa tersiksa dan terkekang dengan pekerjaannya yang memaksa mereka membanting tulang selama delapan jam sampai dua belas jam seharian yang makin menjerat leher mereka.
Hak-hak kaum buruh seakan tak dijamin lagi oleh pemerintah. Sistem kontrak Out Sourching kini mulai merambah dimana-mana yang kian tahun dirasakan semakin tinggi peningkatannya. Belum lagi dengan kasus PHK yang dialami oleh puluhan ribu buruh dari perusahaan-perusahaan yang bangkrut akibat dampak kaum kapitalis yang mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan negaranya/segelintir orang.
Keberadaan UU No.13/2003, yang mengadopsi mengenai kontrak dan out sourching masih dianggap terlalu mengekspoitasi keberadaan buruh. Belum lagi perihal upah yang masih dibawah standar upah minimum serta tidak adanya surat perjanjian kerja bersama yang berpihak pada buruh, masih adanya pelarangan buruh untuk berserikat, tunjangan tidak sesuai masa kerja dan jenjang karir yang tidak jelas.
Nasib buruh di Negara Indonesia saat ini ibarat burung didalam sangkar, yang tiap harinya dikurung dan dikekang dengan pekerjaannya berjam-jam yang belum juga dapat menghasilkan upah yang layak yang pada akhirnya berakibat pula bagi anak-anak mereka. Dengan upah yang minim, kaum buruh merasa kewalahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Untuk makan saja mungkin masih sangat kurang, belum lagi ditambah biaya pendidikan anak mereka yang membengkak naiknya sehingga tidak heran banyak anak dari kaum buruh putus sekolah dan harus membantu orangtua mereka mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Permasalahannya sekarang, adakah pemerintah berpikir dan ikut merasakan penderitaan dari kaum buruh yang bekerja membanting tulang dengan keringat yang mengalir deras demi anak-anak mereka...? dan adakah pemerintah turut bersimpati melihat anak-anak kaum buruh yang terpaksa meninggalkan bangku pendidikannya untuk membantu meringankan beban orangtua mereka...?
Hal ini merupakan sebuah penderitaan yang kompleks bagi kaum buruh, mereka tak dapat berbuat banyak untuk menuntut hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Mereka hanya bisa mengharapkan agar pemerintah memperhatikan nasib mereka dan anak-anak mereka guna kelanjutan hidup dan masa depan anak-anak mereka juga.
Dilain sisi selain kaum buruh, kaum tanipun ikut terkena dampaknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kebijakan Konversi lahan pertanian dan monokulturisasi lahan dengan menanamkan komoditas tanaman pesanan kaum Imperialis. Maka tidaklah heran, pada akhirnya terjadi penyempitan lahan pertanian seperti padi dan palawija yang mengakibatkan bangsa Indonesia saat ini mengalami krisis pangan yang berkepanjangan. Hal ini terjadi akibat keserakahan pemerintah kita untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang pada akhirnya menginjak-injak hak-hak rakyatnya sendiri.
Belum lagi permasalahan kaum tani dikulonprogo yang menolak rencana pemerintah untuk melakukan penambangan pasir besi di pantai selatan wilayah Kulonprogo yang pada dasarnya merupakan areal pertanian masyarakat. Memang sudah sepantasnya apabila masyarakat sekitar menolak rencana penambangan tersebut. Karena apabila sempat terjadi demikian, maka masyarakat akan kehilangan mata pencaharian mereka apalagi dengan adanya krisis pangan yang terjadi saat ini yang justru pemerintah seharusnya memberikan bantuan kepada petani setempat berupa pupuk, bibit padi, dan lain sebagainya, dan bukannya malah menggusur lahan pertanian dan menjadikannya areal pertambangan yang keuntungannya hanya akan menguntungkan investor asing.
Alasan pemerintah melakukan penambangan tersebut juga dirasakan masih kurang tepat. Alasan tersebut terkait dengan pengangguran yang terjadi saat ini. Pemerintah beranggapan bahwa apabila penambangan ini dilakukan, maka pengangguran akan terserap. Tetapi adakah Pemerintah berpikir mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan dengan adanya penambangan tersebut...? Alasan-alasan dari pemerintah untuk melakukan penambangan dengan alasan menyerap pengangguran sangatlah tidak tepat dan tidak rasional. Hal ini dapat kita lihat dengan makin meningkatnya angka pengangguran dan kasus PHK buruh yang terjadi di Tanah Air. Jika alasan untuk menyerap pengangguran, mengapa pemerintah rela para petani kehilangan mata pencaharian mereka...? dan harus menganggur. Walaupun mereka dijadikan karyawan/buruh diperusahaan tersebut, apakah pemerintah berani menjamin dan memberikan upah yang layak bagi mereka...?
Maka jelaslah semua alasan yang dilontarkan oleh pemerintah terkait masalah penambangan pasir besi yang pada akhirnya akan merugikan kaum tani sangatlah tidak rasional dan tidak sesuai dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan dari pemerintah.
_ Sudah saatnyalah sekarang kauom buruh dan kaum tani serta pemuda-mahasiswa bersatu untuk menuntut kesejahteraan dan kelayakan hidup yang memang merupakan hak kita sebagai anggota masyarakat Indonesia. Semakin kita kuat, maka semakin lemah kekuatan kaum Imperialis yang berkuasa du Negara Kita.
_ Kaum buruh dan kaum tani harus mendapatkan hak-haknya kembali, hapuskan sistem kontrak Out Sourching, berikan upah/tunjangan yang sesuai dengan jerih payah kaum buruh, berikan kebebasan untuk berserikat kepada buruh dan berikan pekerjaan yang layak untuk mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Kaum tani harus mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah apabila pemerintah ingin keluar dari krisis pangan yang terjadi saat ini.
_ Pemuda-Mahasiswa harus bersatu dan berbaur bersama kaum buruh dan kaum tani dalam mewujudkan impian dari cita-cita bersama yaitu menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera, terbebas dari rongrongan bangsa lain.
_ Pemerintah harus lebih peka dan harus lebih selektif dalam memilih dan memilah suatu pilihan yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia, agar tidak salah langkah yang pada akhirnya dapat berakibat fatal, Utamakan kepentingan Rakyat dibandingkan kepentingan pribadi, dengarkan teriakan dan rintihan Rakyat, jangan menutup mata dan telinga tetapi ulurkanlah tangan untuk rakyat, bukalah mata untuk melihat penderitaan dan keadaan Rakyat, serta bukalah telinga untuk mendengarkan seruan Rakyat yang menuntut kesejahteraan dan hak-hak mereka.
Salam Demokrasi...!!!! Bangkit Mahasiswa Indonesia!!!
Oleh: Gerson Anderson
Mahasiswa FIP Universitas Negeri Yogyakarta
email: gerson_colections@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar